Selain baca2 `data`, saya juga gemar untuk mengikuti isu-isu terkini yang kerap trending di platform X. Suatu hari, saya menemukan sebuah utas yang menggelitik. Di sana tertulis plesetan dari salah satu pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara agar tetap bodoh dan sengsara.
Saat membaca kalimat itu, saya tak tahu apakah harus merasa sedih karena bunyi salah satu pasal UUD diplesetkan atau harus merasa miris karena merasa beberapa kata terakhir ada benarnya. Anggaplah pernyataan saya ini hanya asumsi saja. Tapi, dengan mengamati perhelatan dalam memperebutkan kursi kekuasaan dua dekade belakangan, terasa ada semacam kesengajaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pembodohan kepada bangsa ini.
Masyarakat yang bodoh akan mudah dibodoh-bodohi. Suara mereka bisa dibeli. Protes dan keluhan mereka bisa disumpal dengan bantuan yang tak begitu berarti. Bangsa yang bodoh akan lebih mudah untuk dikendalikan, dimanipulasi, dan dijadikan sapi perah untuk melanggengkan kekuasaan dan kedudukan. Saat suatu bangsa mengalami kebodohan masal, penguasa tidak hanya diuntungkan karena mereka bisa dijadikan sebagai objek mengeruk kekayaan, tetapi dapat menjadi aset mengamankan kekuasaan.
Bangsa yang bodoh mudah diperdaya dengan pencitraan, adu domba, dan penggiringan opini. Masyarakat bawah bertengkar dengan sesamanya, sementara para elite berpesta pora di atas sana. Ironis memang. Apakah kebodohan memang sengaja dipelihara? Entahlah. Saya kira, masing-masing dari kita sudah memiliki jawabannya. Tetaplah merasa negara kita masih baik-baik saja. Bukankah itu yang diinginkan oleh para pemimpin kita?...
🤐🤐🤐🤐yowes_nukha
Komentar
Posting Komentar